Rabu, 22 Februari 2012 21:54 WIB

Pengembalian Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) oleh Komisi I DPR kepada pemerintah karena dalam RUU itu masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri..

Selasa, 21 Februari 2012 21:17 WIB

Anggota Komisi III DPR  Aboe Bakar Al-Habsy mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus transparan dalam menjalankan tugas sehingga ketika ada perbedaan pendapat dalam tubuh pimpinan lembaga tersebut, perdebatan ....

Senin, 20 Februari 2012 14:48 WIB

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi menyesalkan lambannya aparat penegak hukum menindak lanjuti berbagai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas ribuan transaksi keuangan yang mencurigakan..

Minggu, 19 Februari 2012 21:57 WIB

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis mendorong revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terkait pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi..

Minggu, 19 Februari 2012 15:31 WIB

Pemerintah diminta untuk membuat terobosan dan kebijakan baru agar Indonesia bisa keluar dari daftar hitam negara-negara yang paling banyak melakukan praktik money laundering atau pencucian uang sebagaimana yang dirilis oleh ....

Sabtu, 18 Februari 2012 19:55 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan segera menyelesaikan sejumlah persoalan korupsi di Indonesia, terutama kasus Bank Century hingga akhir 2012, kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta..

Jumat, 17 Februari 2012 11:00 WIB

Pengurus dan kader Partai Demokrat diminta bekerja secara cerdas dan memahami situasi yang berkembang. "Sudah jelas arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan di situasi ....

Kamis, 16 Februari 2012 23:35 WIB

DPD RI dan Komnas HAM menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang upaya perlindungan dan kerja sama di bidang penegakan hak asasi manusia (HAM)..

Kamis, 16 Februari 2012 23:03 WIB

Anggota DPR RI, Dewi Aryani meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya untuk mendukung reformasi birokrasi..

Kamis, 16 Februari 2012 22:10 WIB

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ramadhan Pohan mengatakan ada indikasi "Tata Tertib (tatib) Peliputan Pers Pada Kegiatan DPR" menyalahi Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan ....