Kepala Intelijen Mesir Murad Muwafi (kiri ke kanan), Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Ketua Dewan Nasional Palestina Salim al-Zanoun dan pemimpin Hamas Khaled Meshall terlihat dalam suatu pertemuan di Kairo, Kamis (23/2). (REUTERS/Khaled Elfiqi/Pool )

Berita Terkait
Video Terkait

Tanamkan Semangat Kebangkitan ...

Pemenuhan Hak Pendidikan
Kairo (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmud Abbas tiba di Kairo, Rabu, untuk berunding dengn pemimpin Hamas Khaled Meshaal mengenai pembentukan pemerintah persatuan nasional, kata kantor berita Mesir MENA, lapor AFP.

Kedua pihak sejauh ini berusaha melaksanakan ketentuan perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani di Kairo pada Mei tahun lalu, yang menetapkan pembentukan pemerintah sementara dari kalangan independen untuk membuka jalan bagi pemilihan umum presiden dan parlemen Palestina dalam waktu setahun.

Perwakilan dari gerakan Fatah kubu Abbas dan Hamas telah bertemu beberapa kali untuk berusaha menyelesaikan susunan final pemerintah dan siapa yang akan memimpinnya.

Sebelumnya Rabu, anggota-anggota kepemimpinan Hamas mengatakan, perjanjian harus dilaksanakan secara "menyeluruh dan jujur".

"Kami menekankan pentingnya pelaksanaan yang lengkap dan jujur dari perjanjian rekonsiliasi Kairo dan Doha untuk mengakhiri perpecahan dan menyatukan front nasional," kata mereka dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan di Kairo.

Perbedaan penting mengenai pemegang pos perdana menteri tampaknya telah terpecahkan pada awal Februari, ketika Abbas dan Meshaal menandatangani kesepakatan di Qatar yang menempatkan presiden Palestina itu sebagai kepala pemerintah sementara.

Namun, anggota-anggota parlemen Palestina yang sebagian besar dari Hamas segera mendesak pembatalan perjanjian dengan Fatah itu karena alasan konstitusi.

"Setelah pemeriksaan masalah Mahmud Abbas yang menjadi perdana menteri serta presiden" dan konsultasi dengan para ahli hukum, hal itu terbukti bertentangan dengan undang-undang dasar, kata 31 anggota parlemen Hamas dalam sebuah pernyataan pada 8 Februari.

Mereka mengatakan setelah pertemuan di parlemen di Kota Gaza, UUD menetapkan pemisahan kedua jabatan tersebut, sementara Fatah membantah ada pelanggaran undang-undang dalam kaitan dengan hal itu.

Hamas dan Fatah menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi antara kedua pihak pada Mei 2011 namun hingga kini belum melaksanakannya.

Perjanjian itu menetapkan pembentukan pemerintah sementara dari kalangan independen yang akan mempersiapkan pemilihan umum dalam waktu setahun.

Namun, perjanjian itu tidak pernah dilaksanakan dan kedua pihak mempermasalahkan susunan pemerintah sementara dan siapa yang akan memimpinnya.

Kubu Abbas yang berkuasa di Tepi Barat mengusulkan pemilu pada Januari untuk mengatasi masalah itu.

Terakhir kali rakyat Palestina memberikan suara adalah dalam pemilihan umum parlemen pada 2006, dimana Hamas mencapai kemenangan besar.

Pemilu parlemen dan presiden telah dijadwalkan berlangsung pada Januari 2010 namun Pemerintah Palestina tidak melaksanakannya setelah Hamas menolak menyelenggarakan pemungutan suara di Gaza.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas. Kini kedua kubu tersebut telah melakukan rekonsiliasi.

Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.

Jalur Gaza, kawasan pesisir yang padat penduduk, diblokade oleh Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa empat tahun lalu.

Israel menggempur habis-habisan Jalur Gaza dua tahun lalu dengan dalih untuk menghentikan penembakan roket yang hampir setiap hari ke wilayah negara Yahudi tersebut.

Operasi "Cast Lead" Israel itu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina yang mencakup ratusan warga sipil dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur pesisir tersebut, diklaim bertujuan mengakhiri penembakan roket dari Gaza. Tiga-belas warga Israel, sepuluh dari mereka prajurit, tewas selama perang itu.

Proses perdamaian Timur Tengah macet sejak konflik itu, dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas masih tetap diblokade oleh Israel. (M014)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar