Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan perguruan tinggi terbukti dapat mewujudkan kepedulian terhadap TKI sebagai upaya dan tanggung jawab terdepan dalam pengabdian masyarakat.

"Masyarakat intelektual di lingkungan perguruan tinggi tidak boleh diam melihat nasib bangsa terkait sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya TKI, sehingga harus mengambil bagian melalui program-program pemberdayaan maupun sisi lain yang dibutuhkan oleh calon TKI, TKI, mantan TKI, serta keluarga TKI," kata Jumhur dalam surat elektronik yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Kepala BNP2TKI itu disampaikan saat memberi kuliah umum bertajuk "Permasalahan TKI dan Keterkaitannya dengan Dunia Ketenagakerjaan di Indonesia" di depan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan (Unpas) Bandung sekaligus peresmian dan peluncuran lembaga kajian buruh migran FISIP UNPAS bernama "Pasundan International Migrant Workers Studies (PIMS)".

Menurut Jumhur, komitmen pengabdian masyarakat yang terdapat di masyarakat kampus perlu menyentuh akar persoalan TKI, karena elemen perguruan tinggi berkewajiban memberi kontribusi atas berbagai penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan, di antaranya dengan mengenali dan mencari solusi terhadap persoalan di sekitar TKI, baik dalam bentuk kajian dan penelitian, pelaksanaan advokasi, kegiatan pemberdayaan, ataupun membangun program tertentu yang relevan untuk ikut menangani penguatan harkat hidup (kemartabatan) TKI.

"BNP2TKI terbuka untuk bekerja sama dengan kampus dalam kaitan isu-isu TKI serta program memberdayakan para TKI dan keluarganya," ujarnya.

Selain BNP2TKI, katanya, jaringan kelembagaan seperti perbankan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan TKI swasta yaitu Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dapat dilibatkan guna membangun program-program yang layak bagi TKI.

Ia mendukung keberadaan PIMS karena bisa memberi manfaat untuk turut menciptakan kualitas kehidupan TKI.

Jumhur mengaku permasalahan TKI begitu kompleks sehingga diperlukan peran bersama antarpemerintah dan kekuatan masyarakat termasuk jaringan perguruan tinggi.

Terkait pelayanan TKI, BNP2TKI sejauh ini mengupayakan pengetatan dari mulai proses perekrutan, dokumen, serta pelatihan calon TKI sektor informal untuk Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dalam jaringan komputer (online) melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota di berbagai provinsi, agar saat bekerja di luar negeri menjadi lebih aman sekaligus terhindar dari risiko buruk.

BNP2TKI sejak 2009 mengedepankan penempatan TKI formal berkemampuan semiterampil, terampil, dan profesional untuk mengisi besarnya peluang kerja yang tersedia di banyak negara.(ANT)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar