Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR  Aboe Bakar Al-Habsy mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus transparan dalam menjalankan tugas sehingga ketika ada perbedaan pendapat dalam tubuh pimpinan lembaga tersebut, perdebatan tersebut harus dibuka kepada publik.

"Selama ini ada kecurigaan bahwa terdapat kelompok penghianat dan pejuang di KPK, pihak-pihak yang disebut itu hanya bisa diketahui jika lembaga itu terbuka cara kerjanya, termasuk perdebatan-perdebatan di tubuh pimpinan" kata Aboe Bakar dalam diskusi "Menakar Keberanian KPK Menungkap Kasus-Kasus Besar" di Jakarta, Selasa.

Aboe Bakar menjelaskan bahwa perdebatan di tubuh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah hal wajar karena lembaga tersebut bukan merupakan pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan hukum yang tidak bisa dinegosiasikan.

"Tugas KPK itu hanya memproses menyidik dan menyelidik untuk kemudian melempar kasus ke pengadilan tinggi tindak pidana korupsi, jadi lembaga itu tidak berhak untuk memutus perkara," kata Aboe Bakar.

Karena status KPK yang bukan merupakan lembaga peradilan inilah maka Aboe Bakar menganggap bahwa perdebatan di tubuh KPK adalah hal wajar, dan oleh karena itu setiap perbedaan pendapat dan setiap langkah kerja lembaga tersebut harus diketahui publik.

"Pimpinan KPK itu kan ada lima, kalau misalnya ada dua anggota pimpinan yang tidak setuju jika ada kasus yang akan dibawa ke pengadilan, sedang tiga yang lain setuju, maka ya maju saja," kata Aboe Bakar.

Aboe Bakar mengatakan bahwa KPK adalah lembaga yang menjadi katalisator dan penggerak pemberantasan korupsi sehingga yang harus ditangani oleh lembaga tersebut adalah kasus-kasus besar.

"Kalau kasus-kasus kecil ya biarin saja lembaga penegak hukum lain yang menangani," kata dia.

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alfon Kurnia Palma tidak setuju dengan pendapat Aboe Bakar tersebut dengan menyebut cara kerja KPK harus dirahasiakan.

"Kalau strategi KPK untuk menangkap koruptor diketahui publik luas, maka bisa jadi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi akan mengantisipasi strategi KPK itu," kata Alfon.

Alfon juga mengatakan bahwa perdebatan di tubuh pimpinan KPK harus tetap dirahasiakan karena hal tersebut menyangkut kredibilitas lembaga itu.
(T.G005/R010)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar