Berita Terkait
Video Terkait

Rusia Harap Penyelidikan ...

Dubes Rusia Datangi Keluarga ...
Den Haag, Belanda (ANTARA News) - "Mengeluarkan Damaskus dari perundingan untuk mengakhiri penumpasan di Suriah akan menjadi kesalahan," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Rabu, saat menyambut rencana pemungutan suara bagi undang-undang dasar baru Suriah.

Saat berbicara dalam jumpa pers di Den Haag setelah bertemu dengan timpalannya dari Belanda, Uri Rosenthal, Lavrov mengecam negara ingin mengucilkan pemerintah Presiden Bashar al-Assad, yang dituduh melanggar hak asasi manusia.

"Sayangnya, beberapa mitra kami sejak lama mencoret pemerintah Suriah," kata Lavrov, yang negaranya bersama China memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengutuk kekerasan di Suriah, pada awal Februari.

"Alih-alih berembuk, ada upaya mengucilkan pemerintah Suriah," katanya.

Rosenthal dengan tajam tidak setuju pada Rabu, dengan mengatakan, "Dari sisi Belanda, kami pikir presiden Suriah harus mundur."

AFP menyatakan, di Strasbourg, Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe menyatakan Rusia-lah yang mengucilkan diri.

Lavrov menyatakan Moskow menyambut keputusan Assad memerintahkan penentuan pendapat rakyat mengenai undang-undang dasar baru pada Februari, yang akan mengakhiri hampir 50 tahun kekuasaan satu partai.

"Kami tentu percaya bahwa undang-undang dasar baru untuk mengakhiri kekuasaan satu partai di Suriah adalah langkah maju," kata Lavrov, dengan menambahkan, "Pemikiran itu patut disambut dan kami berharap undang-undang dasar itu akan diputuskan."

Ia menyatakan Rusia tetap percaya bahwa Suriah harus memecahkan masalahnya melalui perundingan tanpa gangguan luar dan hanya jika baik pemerintah Assad maupun kekuatan prodemokrasi terlibat.

Kantor berita resmi Suriah SANA sebelumnya melaporkan bahwa Assad mengeluarkan keputusan bahwa Minggu, 26 Februari, adalah waktu untuk penentuan pendapat rakyat, yang akan mengantar masa baru bagi Suriah.

Berdasarkan atas piagam baru itu, kebebasan adalah hak suci dan rakyat akan memerintah rakyat dalam pranata demokkratik banyak partai berdasarkan atas hukum Islam, kata televisi negara.

Rancangan undang-undang dasar baru itu meninggalkan pasal 8 piagam lama, yang menyatakan partai Baath, yang berkuasa sejak 1963, sebagai pemimpin negara dan masyarakat.

Rusia berdiri sebagai salah satu teman utama terakhir Assad di dunia, meskipun ada rentetan kecaman.

Dengan korban tewas akibat tindakan keras Damaskus terhadap pengunjukrasa mencapai lebih dari 6.000 orang, kata lawan, Lavrov mengadakan pembicaraan langsung dengan Assad di Damaskus pada awal Februari, menolak bergabung dalam seruan minta penguasa itu mundur.

Meskipun secara luas dikecam negara Arab dan tidak menghasilkan kesepakatan nyata, menteri Rusia itu menyebutnya contoh untuk keperluan pembicaraan lebih lanjut.

Naskah baru resolusi Dewan Keamanan dijadwalkan diputuskan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis dan diperkirakan lolos.

Rusia dan China diperkirakan menentangnya, tapi tak ada yang bisa memveto resolusi dalam Majelis Umum beranggota 193 negara itu, naskahnya lemah.

"Sejauh menyangkut resolusi, kami memilih tidak berpedoman pada kenyataan bahwa ada resolusi. Kami akan dipandu oleh isi resolusi itu," kata Lavrov.

"Jika resolusi sepihak dan mengabaikan kenyataan bahwa orang terbunuh oleh kelompok lawan bersenjata juga, maka itu tidak akan membantu," tambahnya.

Resolusi usulan Arab Saudi dan Qatar itu menyeru Assad menghentikan serangan terhadap warga, kata diplomat.

Itu juga mengungkapkan dukungan untuk rencana Liga Arab mengakhiri 11 bulan tindakan keras di Suriah dan seruan bagi penunjukan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Saat ditanya mengenai sikap Rusia tentang kemungkinan jalur bantuan ke Suriah, Lavrov menyatakan usul tersebut tidak akan berhasil, kecuali mendapat restu dari rakyat Suriah.

"Saya tidak melihat usul itu. Jadi, saya tidak ingin menanggapinya, tapi satu hal jelas, semua pihak di Suriah harus menyetujui yang diusulkan," kata Lavrov, yang kemudian ke Wina pada Rabu malam untuk bertemu timpalan Prancis-nya pada Kamis.

Prancis pertama kali mengajukan gagasan itu pada November 2011.

(B002/M016)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar