Jakarta, 11/2 (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan bantuan sebesar Rp 33,2 miliar kepada para nelayan di Provinsi Banten. Bantuan diberikan untuk merealisasikan kebijakan KKP, yakni modernisasi armada dan industrialisasi kelautan dan perikanan. Bantuan secara resmi diserahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo kepada Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, hari ini (11/2) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Banten.

     Bantuan yang diberikan adalah berupa lima unit kapal INKA MINA, dua unit excavator, dua paket teknologi kawasan PDN, satu paket peralatan value added products, satu paket mini cold storage, satu unit mobil ATI-Gemarikan, satu unit mobil dengan box berpendingin, 12 unit freezer, 12 unit SPG roda tiga, empat unit spinner pengolahan abon, 12 paket peralatan pengolahan, 22 unit cool box fiberglass, sembilan unit freezer 368 L, 12 unit cool box 200 lt,12 unit cool box 600 lt, 1200 sertifikat hak atas tanah (SEHAT) nelayan.  Selain itu, KKP juga memberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap sebesar 105 paket yang bernilai total sebesar Rp. 10,5 miliar dan bantuan langsung masyarakat PUMP perikanan budidaya sebesar 148 paket yang bernilai Rp 9,6 miliar.

    Sharif Mengungkapkan bahwa, penyerahan bantuan itu sebagai bentuk wujud nyata KKP dalam mendukung Provinsi Banten sebagai wilayah penghasil ikan sekaligus wilayah berkembangnya perusahaan pengolahan ikan skala besar, yang menghasilkan produk dengan tujuan pasar ekspor, maupun industri rakyat skala UMKM. "Industri kelautan dan perikanan selama ini memang terkesan 'jauh' dari sentuhan teknologi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, maka sektor kelautan dan perikanan pun harus bisa mengadaptasi perkembangan teknologi untuk dapat menghasilkan produk bernilai tambah yang nantinya dapat meningkatkan daya saing sehingga mampu memperluas pasar,” ujarnya.

     Industrialisasi merupakan sebuah proses intervensi pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing nelayan tradisional, menambah jumlah pelaku industri tradisional, dan akhirnya untuk memunculkan pemain industri perikanan nasional untuk bersaing di pasar internasional. Dengan industrialisasi, nelayan adalah subjek bukan objek, karena nelayan yang sejahtera adalah input dari suatu proses industrialisasi yang berdaya saing tinggi. Sebagai fokus kebijakan utama KKP, industrialisasi dan modernisasi perikanan akan dilakukan secara bertahap, dilaksanakan melalui kegiatan unggulan. Program tersebut adalah PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar).

     Sharif memiliki visi untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan memasuki tahap industrialisasi. Hal ini direncanakan dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap segala sumber daya yang dihasilkan dari laut. Ini berdasarkan teori ekonomi yang mencakup tiga hal, yakni input, proses, dan output. "Kita terlalu banyak dari sisi input-nya, namun proses kita masih kurang. Output yang dihasilkan tidak banyak dan kurang memberi nilai tambah, sehingga sektor ini perlu digalakkan lagi aspek processing-nya dan industrialisasi merupakan penggeraknya", ungkapnya.

     Provinsi Banten merupakan wilayah yang sangat strategis mengingat letak daerahnya berbatasan dengan Ibu Kota Negara dan juga sebagai jembatan gerbang antara Jawa dan Sumatera. Dengan luas wilayah 8.800,83 Km2 dan garis pantai 517,42 km, Banten memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Provinsi ini merupakan wilayah daratan yang dikelilingi tiga lautan besar (laut Jawa di bagian utara, laut Selat Sunda di bagian Barat, laut Hindia di bagian selatan), Banten merupakan daerah yang paling strategis di sektor kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia. Banten memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar seperti potensi terumbu karang, pantai, rumput laut, karanghijau, ikan tangkap, dan ikan budidaya.

     Beberapa daerah yang menjadi sentra produksi ikan tangkap di Banten, antara lain, di Kecamatan Labuan dan Panimbang (Kabupaten Pandeglang), Terate dan Karangantu (Kabupaten Serang), serta di Kecamatan Kronjo dan Cituis (Kabupaten Tangerang). Berdasarkan data DKP Provinsi Banten, produksi ikan budidaya yang dikembangkan antara lain ikan bandeng yang produksinya mencapai 8 ribu ton pada 2010, ditingkatkan menjadi 9,7 ribu ton di 2011. Ikan lele dari 10 ribu ton ditingkatkan menjadi 21 ribu ton, ikan nila dari produksi 6 ribu ton ditingkatkan menjadi 10 ribu ton pada 2011. Selain itu, produksi ikan budidaya lain, seperti ikan kakap, gurame, mas, dan kerapu juga ikut ditingkatkan meski tak sebesar produksi ikan lain. Propinsi ini memiliki potensi perikanan yang besar baik ikan tangkap maupun ikan budidaya, karena Banten memiliki luas perairan laut sekitar 11.500 Km2, dengan panjang garis pantai sekitar 517,42 Km meliputi 129 desa pesisir di 35 wilayah kecamatan pesisir pada enam kabupaten/kota dari delapan kabupaten/kota di Banten. Selain itu, Banten juga memiliki potensi luas terumbu karang sekitar 2.118 hektar serta potensi lahan budidaya perikanan dan sumber daya kelautan sekitar 25.416 hektar.

     Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Menteri Kelautan dan Perikanan berkesempatan untuk melakukan peninjauan ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan dan Loka Pemeriksaan Penyakit ikan serta Lingkungan di Labuan.

     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar